Ahok Bantah Tudingan Sistem E-Budgeting Bermasalah
AEOMedia.com – Gubernur DKI Anies Baswedan menganggap munculnya keanehan rencana anggaran 2020 berpangkal pada sistem e-budgeting yang sudah ada sejak era Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur. Dua mantan Gubernur DKI pun angkat bicara.
Penyataan Anies soal sistem anggaran yang bermasalah disampaikan saat ditanya wartawan soal heboh anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang jadi sorotan. Dia mengaku sudah lebih dulu menyisir keanehan-keanehan anggaran. Tapi Anies menyebut masalah ini tetap muncul karena sistem anggaran DKI Jakarta sudah digital tapi tidak smart.
“Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Sistem e-Budgeting sendiri merupakan salah satu sistem yang digagas pada era pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sistem ini kemudian dilaksanakan oleh Ahok ketika menjadi gubernur dan berjalan terus hingga Djarot Saiful Hidayat mengisi posisi itu.
Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi. Kuncinya adalah transparansi.
“Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat markup, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada,” ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh.
“Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting. Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob,” ujarnya.
“Yang pasti karena e-budgeting, semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI, bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply),” sambung Ahok.
