Sekularisme Tukri Pasca-Erdogan & Perlunya Belajar Kepemimpinan Ormas – AEOmedia

  • Whatsapp
Jawapos TV

AEOmedia.com: Sekularisme Tukri Pasca-Erdogan & Perlunya Belajar Kepemimpinan Ormas, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Sekularisme Tukri Pasca-Erdogan & Perlunya Belajar Kepemimpinan Ormas, Kami merangkum informasi dari luar negri ini dari Beragam sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami dengan judul Sekularisme Tukri Pasca-Erdogan & Perlunya Belajar Kepemimpinan Ormas.

AHMET T. Kuru adalah seorang profesor ilmu politik di San Diego State University yang telah lama bergelut sebagai salah seorang sarjana terkemuka dalam bidang sekularisme dan Islam. Buku pentingnya yang terbit pada 2009, Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey, telah memicu perdebatan publik yang luas karena merekomendasikan Turki agar mengganti “sekularisme asertif” ala Prancis menjadi “sekularisme pasif” ala Amerika Serikat.

Read More

Dalam buku terbarunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan: Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim (KPG, 2021), Ahmet T. Kuru memandang bahwa Islam memiliki pengalaman panjang tentang relasi agama dan negara, sehingga kemuculan tafsir-tafsir baru mengenai Islam dan politik justru akan mengantarkannya pada penemuan bentuk yang paling sesuai antara Islam dan demokrasi, termasuk juga di Indonesia. 

Berikut ini merupakan petikan wawancara Ahval, media yang berbasis di Turki, tentang masa depan sekularisme di Turki pascarezim Erdoğan, dengan tambahan tiga pertanyaan khusus untuk edisi Jawa Pos oleh Naufil Istikhari

Mengapa terus terjadi perdebatan tentang sekularisme di Turki?

Alasan utamanya adalah adanya dua pandangan yang sama-sama eksklusif. Pandangan pertama tidak hanya dianut oleh kalangan Islamis, tetapi juga oleh kelompok konservatif, bahwa Islam harus menjadi pusat identitas politik dan kehidupan masyarakat di Turki. Dengan perbedaan tertentu, partai-partai sayap kanan mendukung pandangan ini. Pandangan kedua melihat Islam terlalu berbahaya jika dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada kontrol negara terhadapnya. Pandangan ini secara umum didukung oleh para Kemalis.

Di satu sisi, dua pandangan itu terkesan berlawanan. Namun di sisi lain, keduanya sama-sama berpusat pada negara. Untuk alasan-alasan berbeda, kedua kelompok ini menolak ide pemisahan Islam dan negara. Secara khusus, dua kelompok ini sama-sama mempertahankan keberadaan Diyanet (Kementerian Agama Turki) sebagai agen pemerintah yang mengontrol 80.000 masjid di Turki.

Sudah tidak ada lagi dominasi Kemalis di Turki. Malahan, banyak orang khawatir tentang otoritarianisme Islam. Bagaimana penjelasan Anda?

Rezim sekarang di Turki didasarkan pada populisme Islam dan telah banyak menipiskan pemisahan antara Islam dan negara yang sedianya memang lemah. Tanpa pemisahan semacam itu, Islam kembali menjadi alat penguasaan politik dan penindasan. Dengan menunggangi Islam, politikus sayap kanan memanipulasi masyarakat muslim dengan mengeksploitasi perasaan keagamaan mereka di Turki. Selain itu, Islam digunakan sebagai sarana untuk membatasi kebebasan di berbagai negara yang menerapkan syariat Islam, termasuk negara-negara yang sistem hukumnya secara historis memang mengekang kebebasan berpendapat dan membatasi hak-hak perempuan.

Baca :  Tol Probolinggo–Lumajang Masuk Kajian, Direncanakan Sepanjang 37,2 Km - AEOmedia

Karena itu, sekularisme, dalam arti pemisahan otoritas politik dan agama, merupakan keniscayaan jika ingin membentuk sebuah sistem yang benar-benar demokratis di Turki. Pertanyaannya kemudian adalah: “Jenis sekularisme apa yang diperlukan di Turki?”

Bagaimana Anda mendefinisikan jenis sekularisme yang berbeda-beda itu?

Ada dua karakter umum bagi negara-negara sekuler. Negara sekuler tidak mengadopsi agama resmi dan tidak menjadikan agama sebagai rujukan dalam pembuatan undang-undang. Di samping memiliki dua kesamaan ciri ini, negara sekuler juga memiliki perbedaan-perbedaan. Buku saya mendefinisikan dua jenis utama sekularisme; “sekularisme pasif” (passive secularism) yang menjadi ideologi dominan di Amerika Serikat sejak amandemen konstitusi pada 1791. Menurut ideologi ini, negara harus bertindak pasif dan netral terhadap simbol-simbol sekuler dan keagamaan di ruang publik; di sisi lain, ada “sekularisme asertif” (assertive secularism) yang telah menjadi dominan di Prancis sejak 1905. Sekularisme jenis ini memerlukan peran aktif negara dalam menyingkirkan simbol-simbol agama di ruang publik dan menerapkan sekularisme sebagai doktrin menyeluruh dengan mengesampingkan agama. Inilah mengapa pemerintahan sekuler asertif di Prancis, Meksiko, dan Turki memberlakukan kebijakan eksklusif terhadap Katolik dan Islam.

Apakah para pendiri Turki mengambil sekularisme Prancis sebagai model?      

Seperti halnya Republik Prancis, Republik Turki didirikan sebagai reaksi terhadap kekuatan aliansi antara agamawan dan monarki. Karena asal-usul historis ini, sekularisme muncul dalam bentuk yang asertif di kedua negara tersebut. Sebaliknya, pemerintahan republik di Amerika Serikat didirikan sebagai reaksi terhadap kolonialisme Inggris dan tanpa ada hegemoni agama yang menyertainya. Karena itu, sekularisme di Amerika Serikat muncul dalam siatuasi pasif dan bersahabat dengan agama.

Ada juga perbedaan antara sekularisme Turki dan Prancis. Di Turki, sekularis melanggengkan kontrol terhadap Islam melalui Diyanet, sementara di Prancis, sekularis tidak melakukan kontrol langsung terhadap Kristen Katolik. Perbedaan lainnya adalah sekularisme Prancis hadir bersama-sama demokrasi, sementara sekularisme di Turki terkoneksi dengan pengawasan militer dan politikus. Karena itu, Turki memiliki kebijakan yang lebih eksklusif terhadap agama. Antara 1933–1949, pendidikan keagamaan nyaris dilarang sepenuhnya. Setelah terjadi demokratisasi pada 1950, hubungan yang lebih lunak bermula, meski tetap memberlakukan kebijakan ketat tertentu seperti larangan memakai kerudung yang bertahan sampai satu dekade yang lalu.

Baca :  Zoom face-envy, Temu Virtual Picu Lonjakan Operasi Kecantikan - AEOmedia

Bagaimana Anda menjelaskan transformasi sekularisme di Turki dalam satu dekade terakhir?  

Banyak pengamat dari Barat berharap Turki menjadi contoh bagi negara mayoritas muslim lain dalam menunjukkan keserasian antara Islam, demokrasi, dan negara sekuler. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa sejak 2002 telah berjanji untuk mewujudkan harapan ini. Sayangnya, selepas 2012 Erdoğan mengukuhkan model pemerintahan otoriter dan mendirikan rezim Islamis-populis.

Di Turki hari ini, konstitusi dan perundang-undangannya masih sekuler, tetapi kehidupan masyarakatnya tengah berada di bawah pengaruh wacana Islamis yang kuat. Peranan politik Diyanet yang kian dalam turut memperlemah sekularisme dan malah memperkuat wacana Islamis tersebut.

Apakah ini merupakan hasil yang tak terelakkan dari adanya kontradiksi antara Islam dan sekularisme?  

Terdapat ketegangan antara pemahaman dominan mengenai syariat Islam dan sekularisme di Turki. Dalam pandangan ini, syariat Islam mempunyai aturan mengenai segalanya, dari urusan toilet hingga pemerintahan. Pemahaman ini sebenarnya bertentangan dengan jenis sekularisme mana pun.

Kendati demikian, tafsiran berbeda tentang Islam masih dapat sejalan dengan sekularisme pasif. Buku terbaru saya, Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan (KPG, 2021), melihat bagaimana terjadinya satu fase tertentu bagi pemisahan otoritas agama dengan otoritas politik di dunia muslim antara abad ke-8 sampai abad ke-11. Pada masa ini, terdapat banyak mazhab dalam hukum Islam. Pengalaman sejarah ini membuat saya optimistis terhadap munculnya pemahaman baru tentang Islam yang pada gilirannya bisa serasi dengan sekularisme dan demokrasi di masa yang akan datang.

Kemal Kılıçdaroğlu, ketua umum partai oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP), baru-baru ini menyatakan bahwa ia akan melakukan “penyesuaian” dengan masyarakat konservatif. Apakah itu artinya CHP akan mengubah haluan “sekuler asertif” mereka setelah sekian lama bertahan? 

Dekralasi Kılıçdaroğlu sangat berpengaruh dan mendapat umpan balik yang sangat positif. Dengan menjadikan CHP yang sekuler kian moderat, dia dapat melemahkan strategi polarisasi politik Erdoğan. Sebagai contoh, di bawah kepemimpinan Kılıçdaroğlu, Partai Rakyat Republik tidak lagi mempertahankan larangan berkerudung. Ini merupakan perubahan yang menjanjikan.

Bagaimana perkiraan Anda tentang sekularisme Turki dalam waktu dekat ini? Sejumlah survei terbaru menunjukkan penurunan popularitas Erdoğan. Apa yang akan terjadi pada sekularisme di Turki pasca-Erdoğan?     

Setelah rezim Erdoğan berakhir, sekularisme akan menguat kembali. Saya berharap ini tidak berarti Turki kembali pada kebijakan sekularisme asertif yang berlangsung pada 1990-an. Dendam sekularis yang seperti itu hanya akan menampilkan perubahan dari otoritarianisme Islamis ke otoritarianisme sekularis.

Untuk melakukan demokratisasi, reformasi di Turki perlu melembagakan pemisahan yang jelas antara Islam dan negara. Cara ini akan menolak kebijakan sekularis asertif, seperti larangan memakai kerudung. Dan juga akan menyangkal status Diyanet saat ini, yang memanfaatkan pendanaan negara untuk Islam, dan mewakili aliansi antara kelas agamawan dan negara.

Baca :  Pemerintah Segera Luncurkan Kebijakan Visa 5 Tahun untuk WNA - AEOmedia

Kelompok muslim konservatif tidak perlu takut dengan reformasi semacam itu. Penguatan sekularisme dalam arti pemisahan negara-agama tidak akan mengungkung kebebasan muslim dan lainnya. Bahkan, ia akan memperkuat kebebasan beragama. Saya berharap, setelah mengalami percobaan sekularisme asertif dan Islamisme secara ekstrem, Turki mampu menemukan jalan keluar yang masuk akal atas permasalahan yang kompleks mengenai relasi Islam, sekularisme, dan demokrasi.

Di Indonesia, banyak orang yang mengagumi Erdoğan. Dia dianggap sebagai pemimpin muslim yang ideal saat ini. Apakah Anda menangkap fenomena ini?

Banyak muslim di negara lain juga mengagumi Erdoğan antara 2003 dan 2011. Namun, sebelas tahun terakhir Erdoğan tampil sebagai seorang pemimpin otoriter yang korup. Karena itu, ia menjadi lebih populer di Turki. Erdoğan telah menjebloskan puluhan ribu orang tidak bersalah ke dalam penjara karena opisisi politik mereka. Saya menduga masyarakat Indonesia yang menyukainya tidak mengetahui itu.

Berkaca pada pengalaman di Turki, apa yang bisa Anda jelaskan tentang politik identitas di Indonesia?

Saya mengapresiasi keragaman budaya di Indonesia. Di Turki terlalu banyak polarisasi antara Islamis, sekularis, dan berbagai kelompok lainnya. Kampus-kampus dan surat-surat kabar di Indonesia yang saya ikuti selama dua tahun terakhir menunjukkan kurangnya polarisasi bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang ada di Turki. Saya berharap saya tidak keliru. Saya juga berharap masyarakat Indonesia tetap merawat keberagaman tersebut.

Apa harapan Anda terkait masa depan Islam dan politik di Indonesia?

Hubungan antara Islam dan politik adalah isu yang sensitif. Masalah utama di Turki adalah komunitas-komunitas Islam dan tarekat sufi memiliki kepemimpinan hierarkis dan suram. Komunitas-komunitas dan kelompok tarekat ini semuanya mengklaim bahwa pemimpin-pemimpin mereka dipilih oleh Allah. Ditambah lagi mereka merupakan bagian dari kekuatan politik.

Kombinasi klaim kepemilikan pemimpin pilihan Tuhan dan upaya meraih tujuan politik menyebabkan polarisasi dan korupsi. Di Indonesia tampak berbeda. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memilih pemimpin mereka melalui muktamar, alih-alih mengklaim pemimpin mereka dipilih oleh Allah. Struktur kepemimpinan mereka yang kurang mistis, kurang hierarkis, dan lebih tidak terpusat merupakan hal yang sangat krusial. Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya perlu belajar aspek ini pada organisasi Islam di Indonesia.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *