Dipecat, mantan biro hukum KPK kini jualan nasi goreng di Bekasi – AEOmedia

  • Whatsapp
Juliandi Tigor Simanjuntak. Foto: Twitter.

AEOmedia.com | Berita Terkini : Dipecat, mantan biro hukum KPK kini jualan nasi goreng di Bekasi, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang Dipecat, mantan biro hukum KPK kini jualan nasi goreng di Bekasi, Kami merangkum informasi terbaru ini dari beraneka macam sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

Publik kini mengarahkan pandangannya pada salah satu pegawai KPK yang dipecat dan kini beralihmenjadi pedagang nasi goreng di Bekasi. Ya, dia adalah Juliandi Tigor Simanjuntak.

Juliandi Tigor Simanjuntak diketahui adalah salah satu dari puluhan pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Setelah tak lagi bekerja di KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak kini punya profesi baru. Yakn menjual nasi goreng di Bekasi, Jawa Barat. Fakta ini muncul usai sang rekan Tigor yang sesama mantan pegawai KPK tak lolos TWK mengunggah fotonya tengah berjualan.

“Kalau laper daerah Bekasi, ke nasi goreng Bang Tigor yang tweeps, mantan punggawa biro hukum KPK saat menghadapi para tersangka yang praperadilan,” tulis Yudi di akun Twitter miliknya @yudiharahap46, Senin 11 Oktober 2021.

Dalam postinganya itu, Yudi menuliskan lokasi Tigor berjualan yakni di Jalan Hankam No 88 RT 2/RW6 Jatirahayu Kecamatan Pd Melati, Kota Bekasi.

Gedung KPK. Foto: Ist
Gedung KPK. Foto: Ist

Diketahui, sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK resmi dipecat pada 30 September 2021. Salah satunya adalah Juliandi Tigor Simanjuntak. Terhitung sejak saat itu mereka bukan lagi dari bagian dari lembaga antikorupsi.

Namun pemecatan mereka menuai kejanggalan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut dalam proses TWK terdapat 11 pelanggaran HAM. Mulai dari pemberian stigma dan pengilangan untuk mendapatkan pekerjaan.

Gedung Merah Putih KPK
Gedung Merah Putih KPK di Kuningan Jakarta. Foto Antara/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya abuse of power atau kesewenang-wenangan terhadap 57 pegawai KPK yang diberhentikan. Tak hanya itu Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan maladministrasi dalam proses TWK peralihan pegawai KPK menjadi ASN.


Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *