Jaksa Pinangki Sirna Malasari

AEOMedia.com, Berita Nasional – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah dugaan adanya pengurusan grasi dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Tudingan itu dipastikan tidak pernah terungkap selama proses penyidikan.

“Semua yang anda katakan tidak terungkap di pemeriksaan penyidikan, grasi tidak disebut-sebut,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 8 September 2020.

Ali menegaskan penyidikan kasus Jaksa Pinangki fokus pada dugaan penerimaan suap dalam pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu bertujuan untuk membebaskan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra dari eksekusi Kejagung.

“Tadi saya katakan objek dari penyidikan ini untuk mengajukan fatwa ke MA,” ujar Ali.

Kejagung juga membantah soal adanya pertemuan Jaksa Agung dengan mantan Ketua MA Hatta Ali. “Kemudian apakah terkait dengan Jaksa Agung (Burhanuddin), Jaksa Pinangki tidak menjelaskan apa-apa,” ujar Ali.

Gelar perkara kasus Jaksa Pinangki rampung. Ekspose ini dipimpin oleh Wakil Ketua Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Gelar perkara juga dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto, pihak Bareskrim Polri, Deputi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebesar US$500 ribu atau setara Rp7 miliar. Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

Teranyar, Pinangki dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki diduga menyamarkan uang suap yang diterimanya menjadi sejumlah barang mewah.