APBN di Indonesia: Definisi, fungsi, serta tujuannya – AEOmedia

  • Whatsapp
Ilustrasi Fungsi APBN. Foto: Artikel Pajak

AEOmedia.com | Berita Terkini : APBN di Indonesia: Definisi, fungsi, serta tujuannya, pada kesempatan kali ini AEOmedia akan membahas topik lain yaitu tentang APBN di Indonesia: Definisi, fungsi, serta tujuannya, Kami merangkum berita terkini ini dari Beragam sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.

Fungsi APBN di Indonesia.

APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih lanjut, definisi APBN yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun periode anggaran (1 Januari-31 Desember).

Pengertian APBN beserta fungsi APBN dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN.

RAPBN ini kemudian dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak.

Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan kementerian/lembaga negara terkait yang jadi pengguna anggaran. Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara.

Ilustrasi Fungsi APBN. Foto: Artikel Pajak
Ilustrasi Fungsi APBN. Foto: Artikel Pajak

Nantinya, Kementerian Keuangan akan menyingkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNBP dan hibah.

APBN disetujui oleh DPR dan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara.

APBN di Indonesia memiliki dua tujuan utama. Salah satunya diperuntukkan bagi pembangunan baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Tentunya, tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Fungsi APBN

Di dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa fungsi penting, meliputi fungsi pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi APBN tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003.

Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput kedalam APBN. Berikut enam fungsi APBN, yaitu:

Ilustrasi APBN. Foto: Liputan6
Ilustrasi APBN. Foto: Liputan6

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Di dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilitasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.

4. Fungsi Otoritas

Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

5. Fungsi Perencanaan

Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

6. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi APBN, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Artikel di kutip dari berbagai sumber dan kami rangkum kembali dengan bahasa yang sebaik mungkin. dan jangan lupa share postingan ini ke sosial media kalian.
Repost for: AEOmedia.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *